KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DAN MUTU PEMBELAJARAN

Oleh : Hamrin

(Pengawas SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung)

Menarik apa yang diungkapkan oleh Saudara Enang Ahmadi, Kasi Pemetaan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berita Koran Bangka Pos / Pos Belitung tanggal 7 Maret 2010, bahwa bila pengawas yang lalai membina sekolah bisa dikenakan sanksi  dan masyarakat peduli pendidikan bisa melakukan gugatan kepada pengawas maupun ke sekolah. Kemudian sekolah yang tidak ada persiapan Ujian Nasional atau anak drop out dan bila kepala sekolah yang lalai, maka masyarakat bisa minta ganti rugi atau bisa class action.

Pernyataan tersebut sah-sah saja adanya, artinya dasar hukumnya sudah ada dengan terbitnya Permendiknas No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Bahwa Stake holder pendidikan sepakat sekolah adalah sebuah sistem, Sistem terdiri sub. sistem yang saling sinergi satu sama lainnya yaitu antara Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang diatur pada Permendiknas sendiri-sendiri, Guru                        ( Permendiknas No. 16/2007 = 4 kompentensi ), Kepala Sekolah (Permendiknas No.13/2007 = 5 kompetensi) dan Pengawas Sekolah (Permendiknas No.12/2007 = 6 kompetensi). Khusus Guru dan Pengawas Sekolah diperkuat lagi dengan Permendiknas 39 Tahun 2009 dan Pedoman Tugas Guru dan Pengawas Sekolah.

                Tupoksi pengawas sekolah itu adalah menilai, membina dan melaporkan, setiap kunjungan ke sekolah ada dua hal yang dilakukan apakah supervisi akademik atau supervisi manajerial, kemudian dilakukan pembinaan dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan  pada kurun waktu satu semester atau laporan insidentil yang sifatnya kasus yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan.

Perlu disadari bahwa Pengawas Sekolah itu bukan eksekutor yang dapat mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang ada di sekolah binaan, misalnya terhadap guru yang kinerjanya tidak baik, kepala sekolah yang tidak baik kinerjanya.Tugas pengawas sekolah hanya menilai, membina dan melaporkan. Keputusan akhir ada ditangan Kepala Dinas Pendidikan selaku pengambil keputusan, belum lagi bila ada campur tangan Pemerintah Daerah di era otonomi ini.

Bicara kinerja pengawas sekolah di sekolah binaan , sebagai contoh aspek supervisi akademik,  saya  berdasarkan SK. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Belitung mendapat tugas 8 Sekolah bina untuk Manajerial dan 3 mata pelajaran dan 1 rumpun mata diklat produktif yang terdiri dari banyak mata diklat. Jumlah SMP/SM di Kab.Belitung = 42 sekolah. Kalau kita hitung 3 mapel saja, gurunya rata-rata 1 saja berarti jumlahnya 126 guru, kemudian rumpun produktif 7 SMK , jumlah gurunya = 77 orang. Total = 203 guru yang tersebar di 5 kecamatan, 4 diantara nya sekolah berada di kepulauan. Bila dalam 1 semester minimal 1 kali saja melakukan supervisi akademik, maka mulai dari tahun pelajaran baru sampai dengan akhir tahun pelajaran, maka tidak mungkin guru akan terlayani untuk disupervisi akademik seluruhnya dikarenakan geografis sekolah paling jauh di daratan 63 Km yang ditempuh dengan motor dinas, begitu pula kalau di kepulauan tidak mungkin biayanya mahal belum lagi cuaca yang sering tidak bersahabat. Idealnya satu orang guru disupervisi oleh seorang pengawas sekolah maksimal 4 kali yang terdiri dari supervisi akademik biasa dan supervisi klinis, bias saja 2 kali oleh pengawas sekolah, 2 kali oleh kepala sekolah untuk sebagai bandingan, sehingga dapat menentukan kinerja guru yang ideal. Terutama sekali bagi guru yang sudah mendapat sertikat pendidik  dan sudah mendapat tunjangan profesi 1 kali gaji pokok tentunya harus beda kinerjanya dibandingkan dengan guru yang belum di sertifikasi, karena belum S1 atau masih menunggu giliran mendapat kuota. Belum lagi apabila kita telusuri keberadaan pengawas TK/SD dengan jumlah TK/SD yang tidak sedikit 186 sekolah di Kabupaten Belitung yang dibina oleh  9 orang pengawas sekolah.

Bicara masalah mutu pembelajaran di sekolah binaan , pengawas sekolah dalam hal ini pengawas bina terus berupaya bersama  kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan berbekal latar belakang pendidikan masing-masing mengawal kinerja guru di kelas. Fokus pembinaan guru oleh pengawas sekolah adalah Standar Isi (Permendiknas No.22/2006), Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No.23/2006) , Standar Proses (Permendiknas No. 41/2007), Standar Penilaian (Permendiknas No.20  yang apabila dilaksanakan dengan komitmen, konsisten dan konsekuen yang tinggi, maka akan terjadi perubahan mutu pembelajaran yang signifikan.

Permasalahannya tidak mungkin setiap saat pengawas sekolah terus mengawasi kinerja seorang guru, apakah setelah dibina tetap seperti itu, hal ini tentunya terpulang kepada hati nurani seorang guru dalam menjalankan tugasnya bahwa diawasi atau tidak diawasi oleh pengawas sekolah ia tetap komitmen menampilkan sosoknya di depan siswa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirancang sebagaimana filosofi KTSP apa yang ditulis itu yang dikerjakan dan apa yang dikerjakan itu yang ditulis.

Sebenarnya yang paling tahu kinerja guru di kelas adalah peserta didik, merekalah paling tahu sepak terjangnya guru di kelas, oleh karena itu keberhasilan seorang guru itu bisa saja diminta pendapatnya dari peserta didik, itupun kalau peserta didiknya mau jujur, objektif apa adanya mengatakan kinerja gurunya atau kalau mau betul di setiap kelas dipasang kamera tersembunyi yang sentralnya di ruang kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan lebih leluasa apa yang dikerjakan oleh gurunya di dalam kelas, misalnya dalam satu penampilan proses pembelajaran berapa persentase berdiri dan duduk atau berapa persentase berbicara artinya guru yang aktif atau berapa persentase siswa yang aktif. Semua orang siapa saja pasti sudah mengetahui bahwa  ukuran mutu sebuah sekolah secara mudah diomongkan dan dapat diukur dari berapa persentase jumlah kelulusan, yang merupakan indikator kinerja kepala sekolah sekaligus kinerja pengawas sekolah dan secara keseluruhan kinerja Kepala Dinas Pendidikan.

    Oleh karena itu berangkat dari persoalan diatas kiranya semua pihak termasuk LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga penjaminan mutu ikut bertanggung jawab terhadap mutu pembelajaran dan mutu pendidikan yang dikawal sampai ke dalam kelas. Secara jujur selama ini kita belum dapat menetapkan guru mana dalam satu kabupaten yang baik mengajar matematika dan mata pelajaran lainnya, dikarenakan belum mendukungnya sarana prasarana, jumlah pengawas sekolah dan terpenting bahwa belum semua pengawas sekolah memiliki sertifikat pengawas sekolah yang dapat mendukung kompetensi pengawas sekolah secara profesional. Apabila semua unsur tersebut sudah terpenuhi secara maksimal maka silahkan saja masyarakat mengadakan class action kepada pengawas sekolah terhadap lalainya memberikan pelayanan kepada sekolah.

( Tulisan ini dimuat di Pos Belitung/Bangka Pos, pada tgl. 25 Maret 2010 ).

MANFAAT ANALISIS KONTEKS BAGI GURU

Oleh : Hamrin

Pengawas SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung

Konsep Analisis Konteks telah diperkenalkan di dunia pendidikan khususnya oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemendiknas waktu itu, sejak tahun 2009 melalui kegiatan TOT Fasilitator KTSP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diadakan di tingkat Nasional. Konsep tersebut berkembang setelah melalui uji coba di lapangan (di SMA), dari Provinsi ke Kabupaten/Kota melalui Sekolah yang dijadikan Pilot Project mengajak sekolah lain dalam kegiatan Bimtek KTSP. Seiring perjalanan waktu konsep Analisis Konteks   mengalami perubahan-perubahan terakhir tahun 2010 dan diperkuat lagi tahun 2011 dengan konsep Analisis Konteks dalam Pembelajaran dan Penilaian. Secara utuh konsepnya masih yang lama yaitu terdiri dari dua konsep besar ada konsep Analisis Konteks untuk menyusun Dokumen I KTSP, dan ada konsep Analisis Konteks untuk menyusun Dokumen II KTSP.

Penajaman dan pemantapan konsep Analisis Konteks bagi guru (Dokumen II KTSP) adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Melalui analisis konteks ini guru terlebih dahulu menganalisis secara mendalam penuh kehati-hatian terhadap 4 dokumen yaitu : (1) Analisis Standar Isi, (2) Analisis Standar Kompentesi Kelulusan, (3) Analisis Standar Proses, dan (4) Analisis Standar Penilaian.

Sebagai Pengawas Sekolah, saya sudah memulai menerapkan konsep Analisis Konteks ini sejak tahun 2009, di SMA, SMK dan SMP baik Negeri maupun Swasta dengan hasil belum seperti yang diharapkan. Kendala utama adalah pada Kepala Sekolah, Kepala Sekolah belum secara penuh menerapkan Kepemimpinan Pembelajaran artinya mereka tidak bersungguh-sungguh mengawal perubahan konsep baru dalam proses pembelajaran, disamping itu pelimpahan delegasi tidak sepenuhnya diberikan kepada Wakil Kepala Sekolah (untuk SMP) dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (untuk SMA/SMK). Dari pengawas sekolah sendiri selalu berusaha mengawal konsep ini mulai tahun pelajaran baru menguatkan kembali konsep ini, ada sekolah menyikapinya dengan mengadakan Rapat Pembinaan Awal Tahun, mengadakan Workshop Analisis Konteks. Namun semua kegiatan tersebut belum ada produk akhirnya sama sekali berupa dokumen Analisis Konteks sebagai dasar untuk menyusun Silabus dan RPP. Sementara waktu terus berjalan, dan pengawas sekolah pun melaksanakan tugasnya yaitu membina, memantau, menilai, mensupervisi, dan melaporkan dengan kurun waktu semester ganjil dan semester genap pada tahun pelajaran berjalan.

Kondisi objektif yang ditemukan bahwa belum semua sekolah, semua guru menerapkan konsep analisis konteks dalam pembelajaran dan penilaian, bila diprosentasekan baru mencapai sekitar 5 % sekolah dan guru melaksanakan itupun belum begitu baik. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung sudah pernah mengadakan Bimtek KTSP yang didalamnya ada Analisis Konteks, melalui Tim Angka Kredit sudah dicoba memasukkan komponen Analisis Konteks untuk persyaratan naik pangkat, kemudian diadakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) oleh Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) diperoleh hasil sebagai berikut :

1.      Belum semua sekolah, semua guru menerapkan Analisis Konteks.

2.      Proses pembelajaran masih belum sesuai dengan standar isi, standar SKL, standar proses,dan standar penilaian.

3.      Hasil belajar belum sesuai dengan standar ( KKM ).

Timbul pertanyaan Mengapa harus Analisis Konteks ? jawabannya adalah dengan memberikan data hasil supervisi akademik pengawas sekolah dan hasil penelitian tindakan kelas (PTS) ditemukan bahwa :

1.      Guru masih sangat lemah mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) melalui Kompetensi Dasar (KD).

2.      Proses pembelajaran masih terfokus pada guru.

3.      Proses penilaian belum sesuai dengan proses pembelajaran.

4.      Adminitrasi penilaian belum dilakukan secara bertahap dengan baik.

Nah, melalui Analisis Konteks maka semua persoalan guru akan dapat segera diatasi, asalkan konsep ini dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan. Apabila sekolah (guru dan kepala sekolah) tidak mau berubah, maka persoalan pembelajaran akan tetap ada, karena pengawas sekolah dalam menjalankan tugas sudah standar yaitu memakai Buku Kerja Pengawas Sekolah yang didalamnya terdiri Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial. Ketika Supervisi Akademik dilakukan maka dokumen yang pertama sekali ditanya adalah adakah dokumen Analisis Konteks dimiliki oleh guru ? Dengan dimilikinya dokumen Analisis Koteks selanjutnya dapat menjawab dokumen lainnya. Bila Analisis Standar Isi sudah dibuat dengan baik maka Silabus akan dibuat dengan baik, bila Analisis Standar Proses sudah dibuat dengan baik maka RPP akan dibuat dengan baik, dan bila Analisis SKL dan Analisis Standar Penilaian sudah dibuat dengan baik maka Penilaian Pembelajaran akan dibuat dengan baik.

Selain itu manfaat Analisis Standar Isi seorang guru akan dapat dengan mudah merancang Penelitian Tindakan Kelas (PTK), bahwa prinsip PTK yaitu tidak menganggu proses pembelajaran, bagaimana merancang waktu agar tidak menganggu proses pembelajaran, jawabannya adalah mengalokasikan waktu secara benar melalui analisis KD, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Alokasi waktu dipastikan tidak akan menganggu proses pembelajaran.Bagi KD yang tahap berpikirnya masih rendah tentu saja dapat dialokasikan waktunya tidak begitu banyak untuk jam tatap mukanya, bagi KD yang sulit dapat disiasati dengan memperbanyak alokasi waktu dan jam tatap muka, sehingga tidak menganggu proses pembelajaran. Penulis yakin apabila seorang guru tidak menggunakan Analisis Standar Isi, maka dikhawatirkan akan menganggu proses pembelajaran apabila akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Ada argumentasi dari guru bahwa tidak melalui Analisis Konteks proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan bila Analisis Standar Isi, Analisis Standar Proses dibuat tidak perlu membuat Silabus dan RPP. Hal ini keliru besar justru dengan Analisis Konteks ( Analisis Standar Isi, Analisis Standar Proses ) maka Silabus dan RPP akan semakin baik, karena sudah dianalisis secara benar dan siap dioperasionalkan.

Oleh karena itu, penulis masih mengharapkan sekali semua guru dari jenjang SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta untuk menerapkan konsep ini secara berkesinambungan tidak berhenti pada tataran administrasi saja, melainkan dilanjutkan pada tataran pelaksanaan di dalam/di luar kelas, sehingga sesuai dengan pradigma KTSP yaitu lakukan apa yang ditulis, tulislah apa yang akan dilakukan atau sederhananya apa yang ditulis di Analisis Konteks, Silabus, dan RPP akan sama dengan penyampaian guru dalam proses pembelajaran. Lebih daripada itu penulis menginginkan para guru mengkaji manfaat analisis konteks ini dalam pembelajaran dan penilaian, apabila terdapat kekurangan-kekurangannya mari kita diskusi untuk diadakan perbaikan seperlunya. Tidaklah mungkin sebuah konsep dikatakan tidak bermanfaat sebelum dilakukan uji coba kebermanfaatannya. Mari kita positif thinking terhadap konsep Analisis Konteks ini mulai dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, sehingga diperoleh pembelajaran yang bermutu sesuai dengan situasi, kondisi sekolah dan Standar Nasional Pendidikan.

KARYA TULIS ILMIAH UNTUK PENGAWAS SEKOLAH

Sebagai Pengawas Sekolah, untuk mengembangkan diri dalam Karya Tulis Ilmiah, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut  :

1. Berupa Penelitian Tindakan Sekolah, minimal harus dilakukan pada 3 sekolah di wilayah binaannya.
2. Berupa Penelitian Tindakan Kelas, bekerjasama dengan guru,  yang merencanakan penelitian adalah Pengawas Sekolah dan Guru adalah pelaksananya. Laporan KTI nya ditulis : Ketua Tim Peneliti : Pengawas Sekolah, Anggota Peneliti : Guru. Angka Kredit yang diperoleh Pengawas sekolah mendapat nilai 60% yaitu 2,4 dan guru mendapat nilai 40% yaitu 1,6.
3. Berupa penelitian eksperimen membandingkan dua tindakan/perlakuan yang dilakukan di satu sekolah dengan sekolah lain yang memiliki karakter sama.
4. Berupa penelitian evaluasi, yaitu mengevaluasi kinerja guru, atau kepala sekolah.

    Semoga informasi ini  dapat bermanfaat bagi para pengawas sekolah dimanapun berada.
     Selamat menulis !

PEMBINAAN "Persiapan Akreditasi Sekolah 2012"

Pada Hari Kamis, 1 Maret 2012 SMKN 1 Selat Nasik mendapatkan pembinaan dari Drs. Hamrin, M.Mpd, selaku Pengawas Bina SMKN 1 Selat Nasik. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan Materi Terkait dengan "Akreditasi". Hal ini disampaikan karena pada tahun 2012 ini SMKN 1 Selat Nasik akan menghadapi kegiatan akreditasi.

Berikut adalah beberapa hal yang dibahas berkenaan dengan "Akreditasi" :

Pengertian Akreditasi S/M :

Berdasarkan PP No. 19/2005, Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permen No.29/2005, Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang  telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Tujuan Akreditasi S/M :

• Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
• Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
• Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. 

Fungsi  Akreditasi S/M :

• Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
• Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
• Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

Prinsip Akreditasi S/M :

1.      Objektif

2.      Komprehensif

3.      Adil

4.      Transparan

5.      Akuntabel

Komponen akreditasi S/M :

Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Isi, [Permen 22/2006]
2. Standar Proses, [Permen 41/2007]
3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006] 
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen  13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen  24/2008 Ttg Tenaga Adm]
5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
7. Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]

Hal terpenting menurut beliau dalam pelaksanaan akreditasi adalah bagaimana cara pandang sekolah terhadap akreditasi. "Apakah Sekolah Memandang Akreditasi Sebagai Suatu Kebutuhan atau Kepentingan?", sesuai dengan tulisan beliau yang berjudul "AKREDITASI SEKOLAH SEBUAH KEBUTUHAN ATAU KEPENTINGAN". Menurut beliau sekolah haruslah memandang bahwa Akreditasi adalah sebuah kebutuhan bukan kepentingan. Sekolah butuh manajemen yang baik untuk menjalankan organisasi sekolah dengan baik, dan semuanya tidak akan menjadi beban jika sekolah sudah terbiasa dengan manajemen yang baik.

Guru-guru begitu antusias dalam mengikuti pembinaan ini, mudah-mudahan pembekalan awal ini dapat menjadi acuan awal dalam persiapan pelaksanaan akreditasi.

  Mari kita sukseskan "AKREDITASI SMKN 1 SELAT NASIK PROGRAM KEAHLIAN AGRIBISNIS PRODUKSI SUMBER DAYA PERAIRAN".  Maju terus Selat Nasik.

KODE ETIK PENGAWAS SEKOLAH

KODE ETIK PENGAWAS SEKOLAH

1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SENANTIASA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA,SERTA MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU  PENGETAHUAN DAN TEKNOLQGI
2. MERASA BANGGA MENGEMBAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

3. MEMILIKI PENGABDIAN YANG TINGGI DALAM MENEKUNI TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

4. BEKERJA DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB DALAM  TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

5. MENJAGA CITRA DAN NAMA BAIK SELAKU PEMBINA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

6. MEMILIKI DISIPLIN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

7. MAMPU MENAMPILKAN KEBERADAANNYA SEBAGAI APARAT DAN TQKOH YANG DITELADANI

8. SIGAP DAN TERAMPIL UNTUK MENAGGAPI DAN MEMBANTU MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI APARAT BINAANNYA

9. MEMILIKI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BAIK TERHADAP APARAT BINAAN MAUPUN TERHADAP SESAMA PENGAWAS SEKOLAH

Sekolah Binaan

Sekolah Binaan

1. SMKN 1 TANJUNGPANDAN
2. SMKN 2 TANJUNGPANDAN
3. SMKN 1 BADAU
4. SMKN 1 SELAT NASIK
5. SMK SWAKARYA TANJUNGPANDAN
6. SMK YAPERBEL 1 TANJUNGPANDAN
7. SMPN 5 TANJUNGPANDAN
8. SMPN 2 MEMBALONG
9. SMPN 1 SELAT NASIK
10. SMP PGRI 2 TANJUNGPANDAN

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

Diambil dari: Nana Sudjana. 2006. Standar Mutu Pengawas. Jakarta: Depdiknas)

A. Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain:

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbing­an siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbing­an siswa.
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).

Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/ standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.

Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.

Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekruit personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.

Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah dapat dimatrikkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Matrik Tugas Pokok Pengawas

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)	Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)
Inspecting/ Pengawasan	Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Proses pembelajaran/ praktikum/ studi lapangan Kegiatan ekstra kurikuler Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar Kemajuan belajar siswa Lingkungan belajar	Pelaksanaan kurikulum sekolah Penyelenggaraan dministrasi sekolah Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah Kerjasama sekolah dengan masyarakat
Advising/ Menasehati	Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif Guru dalam meningkatkan kompetensi professional Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik	Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan Kepala sekolah dalam peningkatan kemamapuan professional kepala sekolah Menasehati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah
Monitoring/ Memantau	Ketahanan pembelajaran Pelaksanaan ujian mata pelajaran Standar mutu hasil belajar siswa Pengembangan profesi guru Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar	Penyelenggaraan kurikulum Administrasi sekolah Manajemen sekolah Kemajuan sekolah Pengembangan SDM sekolah Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan penerimaan siswa baru
Coordinating/ mengkoordinir	Pelaksanaan inovasi pembelajaran Pengadaan sumber-sumber belajar Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru	Mengkoordinir peningkatan mutu SDMsekolah Penyelenggaraan inovasi di sekolah Mengkoordinir akreditasi sekolah Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan
Reporting	Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik	Kinerja kepala sekolah Kinerja staf sekolah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan

B. Fungsi Pengawas Sekolah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: (1) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbing­­an, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbing­an, (3) menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (4) me­manfaat­kan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem­belajaran/bimbingan, (5) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (8) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (9) mengembangkan dan me­manfaat­kan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, (10) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (11) me­ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, (12) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pem­belajaran/bimbingan, dan (13) mengembangkan inovasi pem­belajar­an/bimbingan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai:

1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
2. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
3. Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
4. Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup: (1) pe­rencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (1) administrasi kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (4) administrasi personal atau ketenagaan, (5) administrasi kesiswaan, (6) administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7) administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:

1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembang­an manajemen sekolah,
2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan

C. Kewenangan dan Hak Pengawas Sekolah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:

1. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
2. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan,
3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun.
4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

Hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah yang profesional adalah :

1. Menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya,
2. Memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya,
3. Memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti; transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan.
4. Memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas.
5. Menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas.
6. Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

Semua biaya hak di atas dibebankan pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan-tunjangan di atas disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Subsidi dan insentif untuk peningkatan profesionalitas pengawas diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Besarnya subsidi dan insentif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Subsidi diberikan kepada pengawas melalui koordinator pengawas (korwas) yang ada disetiap Kabupaten/Kota. Untuk itu setiap korwas perlu menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesionalisme pengawas di daerah­nya.